Skema PPN dan PPH  Bagi Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer Berdasarkan PMK Nomor 6 Tahun 2021

Skema PPN dan PPH Bagi Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer Berdasarkan PMK Nomor 6 Tahun 2021

Posted on

Berikut ini kami sampaikan beberapa hal mengenai PPN dan PPH bagi penjualan pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucher berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 6 Tahun 2021.

Pasal 2  PMK Nomor 6 Tahun 2021

Dalam pasal 2 ini ditegaskan bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak berbentuk Pulsa dan Kartu Perdana oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan Penyelenggara Distribusi dikenai PPN. Pulsa dan Kartu Perdana dapat berbentuk Voucer fisik atau elektro. Juga atas penyerahan Barang Kena Pajak berbentukToken oleh Penyedia Tenaga Listrik dikenai PPN. Token ialah listrik yang tergolong Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-usul di bidang perpajakan.

 

Dalam pasal 2 ini juga dinyatakan bahwa atas penyerahan Jasa Kena Pajak berupa:

  1. jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Token oleh Penyelenggara Distribusi;
  2. jasa pemasaran dengan media Voucer oleh Penyelenggara Voucer;
  3. jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Voucer oleh Penyelenggara Voucer dan Penyelenggara Distribusi; atau
  4.  jasa penyelenggaraan acara loyalitas dan penghargaan pelanggan ( consumer loyalty/ reward acara) oleh Penyelenggara Voucer, dikenai PPN

Pasal 18  PMK Nomor 6 Tahun 2021

Dalam Pasal 18 ini dinyatakan:

  1. (1) Atas penjualan Pulsa dan Kartu Perdana oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua yang ialah Pemungut PPh Pasal 22, dipungut PPh Pasal 22.

(2) Pemungut PPh melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% dari:

a. nilai yang ditagih oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua kepada Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya; atau

b. Harga Jual, atas pemasaran terhadap konsumen telekomunikasi secara eksklusif.

(3) Dalam hal Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemungutan lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak akhir dan mampu dipertimbangkan selaku pembayaran PPh dalam tahun berlangsung bagi Wajib Pajak yang dipungut.

(5) PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutang pada ketika diterimanya pembayaran, termasuk penerimaan deposit, oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua.

(6) Pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dijalankan atas pembayaran oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya atau konsumen telekomunikasi yang:

a. jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak tergolong PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari sebuah transaksi yang nilai sesungguhnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

b . merupakan Wajib Pajak bank; atau

c . sudah mempunyai dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Pajak Penghasilan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan telah terkonfirmasi ke benarannya dalam system informasi Direktorat Jenderal Pajak.

(7) Pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a atau aksara b dikerjakan tanpa Surat Keterangan Bebas.

(8) Pemungut PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. memungut PPh Pasal 22 dan menciptakan bukti pemungutan PPh Pasal 22 pada setiap final bulan diterimanya pembayaran;

b. menyetorkan PPh Pasal 22 yang dipungut; dan

c. melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22, sesua1 peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(9) Pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijalankan sesuai pola sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang ialah bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19  PMK Nomor 6 Tahun 2021

Pasal 19 PMK Nomor 6 Tahun 2021 Tentang PPN dan PPH Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer, menyatakan

(1) Penghasilan berupa:

a. imbalan sehubungan dengan jasa; dan/atau

b. penghargaan dalam bentuk voucer, poin, uang tunai atau bentuk lainnya;

ialah objek Pajak Penghasilan.

(2) Atas imbalan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pertolongan:

a. jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Token oleh Penyelenggara Distribusi;

b . Jasa penjualan dengan media Voucer oleh Penyelenggara Voucer;

c. jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Voucer oleh Penyelenggara Voucer dan Penyelenggara Distribusi; atau

d. Jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/ reward acara) oleh Penyelenggara Voucer, merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

(3) Atas imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima atau diperoleh Penyelenggara Distribusi dan/ atau Penyelenggara Voucer diiris PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) darijumlah bruto, tidak tergolong PPN.

(4) PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipotong oleh pihak yang wajib membayarkan imbalan yang ialah Pemotong PPh.

(5) Dalam hal penerima imbalan tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan lebih tinggi 100% (seratus persen) ketimbang tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:

a. seluruh imbalan berupa komisi atau pembayaran sejenis lainnya yang dibayarkan sehubungan dengan jasa yang diberikan; atau

b. selisih antara nilai yang ditagih dan nilai yang dibayar atas pemasaran Voucer dalam hal jasa yang diberikan tidak didasari pada pertolongan imbalan berbentukkomisi atau pembayaran sejenis lainnya.

(7) Pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud pada        ayat (3) tidak dikerjakan jikalau:

a. penghasilan yang dibayar atau terutang terhadap bank; dan/atau

b. imbalan sehubungan dengan jasa tersebut sudah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat simpulan menurut peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(8) Pemotong PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (4):

a. memangkas PPh Pasal 23 dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23;

b. menyetorkan PPh Pasal 23 yang diiris; dan

c. melaporkan PPh Pasal 23 yang dipotong dalam Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23, sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

 

Pasal 20  PMK Nomor 6 Tahun 2021

(1) Penyetoran dan pelaporan:

a. PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8); dan

b. PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8),

dilakukan sesuai rentang waktu sebagaimana dikelola dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak.

(2) Bukti pemotongan dan/atau pemungutan:

a. PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8); dan

b. PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8),

dibuat sesuai ketentuan sebagaimana dikontrol dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang bukti pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan.

Download PDF PMK Nomor 6 Tahun 2021


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *